Dilema KeProfesoran di Indonesia

 

Dilema KeProfesoran di Indonesia

Profesor Indonesia

JE Sahetapy : Seorang Profesor Ahli Hukum Yang sering Nongol di TV

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, ditambah lagi wilayah indonesia yang cukup luas menjadikan indonesia menduduki peringkat 10 besar dari negara terbesar di dunia.
Walau didukung oleh kedua faktor sumber daya dan wilayah yang begitu melimpah, Indonesia ternyata belum mampu menunjukan taringnya di kancah internasional. Salah satu alasannya karena rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia.
Salah satu barometer tingkat pendidikan di Indonesia, dapat dilihat dari Jumlah Professor yang Ada. Dan hal ini dibahas dalam seminar nasioal ke-profesoran yang diselenggarakan oleh DIKTI dibulan oktober lalu.

Cara Kuliah di Universitas Terbuka

Testimoni Pak BW alumni Jayabaya

Kurangnya Gairah dan Mekanisme yang mendukung
Jumlah professor dalam suatu negara, dapat menunjukan bahwa negara tersebut cukup aktif dalam mengembangkan sains dan teknologi. Dan tentu negara dengan Profesor yang banyak seperti Amerika, Jepang dan India saat ini terus menerus negara yang menjadi kiblat teknologi dunia. Karena mereka memperhatikan masalah tersebut.
Namun lain halnya di Indonesia, jumlah riset yang diadakan oleh para doktor dan dosen masih terbilang sedikit. Dan kalaupun ada riset tersebut kebanyakan dilakukan oleh para mahasiswanya dalam rangka mendapatkan data primer sedangkan sang profesor bisa jadi hanya sebagai peletak batu pertama dan pemberi prinsip saja.
Ini juga terjadi karena lemahnya ambisi dan semangat dalam melakukan riset pengembangan pengetahuan. Tidak terlihat mata yang lapar akan penemuan dan pengembangan, yang nampak hanyalah usaha untuk mendapatkan pangkat serta tambahan honor dari pemerintah. Sungguh ironis

Susah ga Universitas Terbuka

Testimoni Alumni Jayabaya. Pak Bayu Aji “EHS Coordinator Clariant”

Apakah Syarat Jadi Professor di Negara Kita Sangat Berat?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ternyata jawaban yang keluar adalah tidak. Syarat untuk menjadi professor di Indonesia sangat jauh lebih mudah dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan syarat menjadi profesor di negara kita tercinta ini sempat diprotes oleh beberapa negara tetangga seperti Malaysia.
Untuk menjadi seorang professor di negri Malaysia, seorang doktor setidaknya harus menulis 20 Makalah Internasional yang diterbitkan oleh suatu Jurnal Berfaktor Dampak (ISI Factor). Ditambah lagi dalam minimal 10 makalah ilmiah yang ditulis sang doktor harus memiliki peran penting yakni sebagai corresponding author. Dan belum selesai sampai disana, si Doktor tadi haruslah memiliki Indeks H minimal 12.
Hal ini lebih dipersulit lagi dengan syarat seorang calon profesor haruslah mendapatkan dana hibah dari suatu instansi atau industri untuk pengembangan risetnya.

Baca Juga : Tanpa Belajar! Bagaimana Cara Mendapatkan Nilai Bagus di Ujian

Mari kita Bandingkan Syarat menjadi Professor di Negri Kita
Di Indonesia, syarat menjadi professor sangat mudah. Seorang professor hanya perlum mengumpulkan 850 Kum jam mengajar, dan kunjungan seminar nasional ataupun konfrensi dalam negri.
Plus syarat lainnya adalah , sang calon professor hanya wajib untuk menulis satu makalah ilmiah dalam suatu jurnal internasional berdampak ilmiah.
Wel.. tentunya syarat yang sedemikian mudah ini seharusnya sudah melahirkan banyak profesor di negri ini.
Meski begitu, ternyata syarat satu makalah ilmiah yang ditambahkan oleh DitJen Dikti ini sudah dianggap Zalim dan menyusahkan para calon profesor.
Makanya hal inilah yang membuat para petinggi di DIKTI menganggap bahwa Indonesia tidak akan bisa menyusul negri lainnya karena amat manjanya para calon profesor di negri ini.

Lihat Juga : Daftar Jurusan Kuliah yang Dicari Perusahaan
Apa Solusinya?
Setidaknya ada dua solusi yang dipaparkan oleh pembicara seminar nasional ke professoran pada 10 oktober kemarin. Solusi pertama adalah dengan memisahkan jabatan professor dari sistem pengupahan PNS dan kepangkatan.
Hal ini akan membuat si Profesor tidak mencari gelar semata mata untuk pundi pundi rupiah, namun untuk riset dan pengembangan pengetahuan.
Solusi kedua adalah dengan memanfaatkan gelar professor lainnya yakni professor paripurna seperti yang dipaparkan dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Dan untuk mendukung proses ini pemerintah dapat memberikan blockgrant tambahan kepada universitas atau insutitut untuk menjadi pusat riset yang hasil risetnya dapat ditagih beberapa tahun mendatang.
Bisa? Tentu bisa.. Kalau tidak bisa kapan negara kita mau maju di bidang riset dan ilmu pengetahuan

(Visited 3.741 times, 6 visits today)
 

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *